KOMERSIALISASI DAN EKSPLOITASI MEDIA MASSA
A.
Sebuah Pendahuluan
MENGURAI BENANG KUSUT KADERISASI
(sebuah
catatan renungan arah modul kaderisasi.....)
Sebuah Renungan
Perjalanan roda organisasi PC PMII Jepara telah berjalan hampir dalam titik akhir periodesasinya sejak dikukuhkan lewat pelantikan sebagai kader struktural yang
mempunyai serta mengemban banyak tanggungjawab dan persoalan internal
kaderisasi maupun eksternal pengawalan kebijakan pemerintaah daerah, nasional, begitu juga perkembangan
politik Internasional. Pelantikan yang
dipahami kebanyakan orang sebagai ritual
ceremonial telah saya maknai berbeda, yakni sebagai awal
penyulutan api perjuangan untuk mengabdikan diri, tenaga, pikiran, intelektual sebagai
modal mendasar untuk menyusun langkah-langkah
strategis dalam rangka ihtiyar berjamaah untuk
‘mengurai benang kusut kaderisasi’
yang pada
orientasinya dapat digunakan secara merata sebagai
acuan untuk meneruskan tradisi intelektual dan pergerakan kader PMII agar tidak lagi merasa buntu pikir dalam
menyusun, merencanakan dan mengagendakan kegiatan-kegiatan progresif.
Gantian, DPR yang Anti Kritik
Beberapa
hari ini kita dikejutkan dengan kabar pemberitaan yang sangat mengherankan
sekaligus memprihatinkan. Bagaimana tidak, anggota DPR sebagai lembaga yang
dituntut untuk bersikap mendukung peran pemberantasan korupsi justru berniat
memidanakan organisasi antikorupsi nasional (ICW) hanya gara-gara merilis 36
anggota DPR yang dianggap tidak mempunyai komitmen yang baik dalam upaya
menjalankan tugas legislatif dan keikutsertaannya dalam pemberantasan korupsi.
“Perempuan, Antara Kehidupan Sosial dan Politik”
A.
DASAR
PEMIKIRAN
Budaya patriarki merupakan sumber utama dimana ketidakadilan gender
terhadap perempuan menjadi realitas yang sangat merugikan, baik dalam bentuk violence, stereotype, subordinasi,
marginalisasi maupun double burden.
Budaya patriarki telah mendasari bagaimana relasi sosial yang
terbentuk baik dari perspektif “kelas” ataupun yang lainnya menjadikan posisi
dan representasi kehadiran serta kepentingan perempuan mendapatkan perlakuan
yang tak setara dibandingkan kaum laki-laki. Narasi besar kondisi patriarkal
ini mewujud pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam
realitas sosial dan telah dilanggengkan secara dominatif maupun hegemonik untuk
mem-pertahankan “kekuasaan” tersebut.
Memasuki era kesetaraan gender,
stigma-stigma politik itu maskulin atau politik itu adalah “dunianya laki-laki”
seharusnya tidak lagi relevan. Sudah saatnya perempuan tidak lagi hanya sebatas
menjadi penonton panggung politik, melainkan ikut terlibat menjadi aktor di
dalamnya. Affirmative action melalui kebijakan kuota 30% keterwakilan
perempuan di legislatif contohnya, dapat menjadi pintu masuk yang mendorong
partisipasi perempuan di ranah politik. Pada intinya, signifikansi keterlibatan
perempuan di ranah politik adalah berdasarkan adagium politik : politic is
personal, yaitu bahwa politik adalah sesuatu yang personal dan dekat dengan
keseharian kita.
MENANTI DKD DALAM KEBUDAYAAN JEPARA
Tulisan
ini saya persembahkan untuk kawan-kawan, saudara-saudara dan sedulur-sedulur
pegiat, pelaku seni budaya Jepara. Tulisan ini dibuat persis setelah pelantikan
Dewan Kesenian Daerah (DKD) Jepara resmi dilantik oleh Sekda Kabupaten Jepara,
ir. Sholih di Pendopo Kabupaten Jepara. ke sajaungkinan besar ketika kata-kata
ini disusun dengan sederhana, rangkaian acara pelantikan yang diselenggarakan
oleh panitia masih berlanjut. Meskipun tidak secara utuh mengikuti rangkaian
acara sampai selesai bukan berarti data sebagai rujukan valid untuk menuangkan
dan menjelaskan kemana arah tulisan ini bermuara kiranya dianggap cukup apa
yang ditulis nanti menjadi pertimbangan atau -hanya sekedar- gambaran apa yang
musti dilakukan pasca pelantikan. Bukan bermaksud menggurui para profesional
seni budaya, namun bukankah menerima sebuah kebenaran, menerima saran dan
kritik dengan rendah diri menserminkan kedewasaan pola pikir?
KOMPENSASI BBM, SOLUSI TANPA PRESTASI ??
Memang
benar, tidak ada issu yang paling gencar, menarik dan heboh diberitakan oleh
media massa (elektronik dan cetak) nasional manapun di ndonesia dan menjadi
bahan yang penting diperbincangkan oleh masyarakat segala kelas kalau tidak
masalah kenaikan harga BBM (Bahan bakar Minyak). Wajar saja fenomena tersebut
terjadi karena BBM merupakan komoditi dasar yang menjadi bahan terpenting dalam
menentukan kebutuhan pokok masyarakat indonesia atau dunia.
Tanpa
mengesampingkan betapa besarnya manfaat BBM dalam kehidupan sehari-hari,
kiranya ada hal yang sangat urgen
untuk didiskusikan dalam kesempatan ini, yaitu keputusan Pemerintah dengan
dukungan DPR melalui voting pengesahan RAPBN-P 2013 yang sekaligus menandai
bahwa subsidi BBM telah dicabut, artinya bahwa secara otomatis harga BBM akan naik dengan kisaran untuk premium naik
Rp.2.000, dari Rp.4.500 menjadi Rp. 6.500 dan solar Rp.1.000 dari Rp.4.500
menjadi Rp.5.500. Kabar terkait naiknya harga BBM Nasional memang sudah beberapa bulan terakhir bergulir ditengah-tengah
masyarakat –terlebih kelas bawah- yang juga menjadi bayang-bayang ketakutan dan
kekhawatiran massal. Ironisnya sampai
saat ini pun (19/07) pemerintah masih terkesan ragu karena belum mampu
menetapkan kapan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Dengan demikian
maka sekali lagi masyarakat kelas bawah seakan diombang-ambingkan, dibuat galau
oleh Pemerintah dan DPR dengan kebijakan yang tidak prorakyat. Alasan inilah
yang kemudian mengapa issu terkait dengan kenaikan harga BBM masih hangat dan
relevan untuk dibahas.
PMII 'anti' KRITIK??
Terdapat
fenomena yang sangat mengagetkan sekaligus memprihatinkan jika kita melihat
terjadinya aksi demonstransi yang dilakukan oleh aktivis PMII dari Rembang,
Pati, Kudus, Demak, dan Jepara yg tergabung dalam aliansi PMII Pantura Raya.
Dengan semangat berapi-api yang penuh dengan gugatan dan tuntutan yang ditujukan
pada Bupati Rembang, Much. Salim dengan menggelar aksi blokade jalan pantura di
depan gedung Pemkab Rembang pada hari Senin, 3 Mei 2013 lalu.
